JAKARTA — Ketergantungan terhadap produk impor, minimnya nilai tambah sumber daya alam (SDA), hingga praktik perdagangan yang merugikan masih menjadi tantangan besar dalam transformasi ekonomi nasional.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menganalogikan berbagai persoalan tersebut sebagai “duri” yang harus segera dicabut agar fondasi ekonomi Indonesia semakin kokoh.
Bachtiar menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil berbagai langkah strategis.
Langkah-langkah tersebut bertujuan mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Bachtiar dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging,” lanjutnya.
Ia tidak menampik bahwa proses perbaikan ekonomi tidak selalu berjalan mulus.
Namun, keberanian dalam mengeksekusi kebijakan amat dibutuhkan untuk mengurai masalah yang selama ini menahan daya saing Indonesia.
“Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh,” katanya.
Secara rincinya, Bachtiar membeberkan sejumlah persoalan utama yang menjadi penghambat perekonomian nasional.
“Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional,” tegasnya.
Menurut Bachtiar, keberanian pemerintah mengambil langkah tegas meski tidak populer atau mudah, adalah kunci utama dalam memperkuat daya saing serta kedaulatan bangsa.
“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” ujar Bachtiar.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya melihat seluruh program pemerintah sebagai satu kesatuan kebijakan ekonomi yang saling menopang.
Kebijakan ini mencakup berbagai lintas sektor, mulai dari industri, pangan, energi, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan pesisir.
“Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Swasembada Pangan dan Energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait,” jelasnya.
Bachtiar juga mengapresiasi kemajuan pada program kemandirian pangan dan energi yang dinilainya sukses memangkas ketergantungan pada pihak luar.
“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan, yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya,” kata Bachtiar.
Selain swasembada, sektor hilirisasi dinilai tetap menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi.
Hilirisasi terbukti mampu menggenjot nilai tambah produk domestik sekaligus memberikan ruang gerak lebih luas bagi sektor-sektor produktif di masyarakat.
“Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh dan UMKM menjadi motor penggerak,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Bachtiar menyoroti capaian indikator ekonomi nasional yang menunjukkan tren positif, di mana laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga stabil dan inflasi berhasil dikendalikan.
“Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan,” tegasnya.
(Olvie)