Newsblessing.com, SULUT — Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bergerak cepat memperjuangkan kepastian hukum dan kesejahteraan para penambang rakyat. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, dengan didampingi Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Pertemuan mendesak tersebut digelar guna membahas penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam penjelasannya, Gubernur Yulius menyoroti adanya tumpang tindih regulasi, khususnya aturan teknis dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 yang dinilai belum harmonis dengan ketentuan kementerian terkait lainnya. Ketidakselarasan ini dinilai memperlambat proses legalisasi tambang rakyat di daerah.
”Dokumen Pengelolaan WPR untuk Provinsi Sulawesi Utara sebenarnya sudah rampung. Kami mendorong agar Kementerian ESDM bisa segera menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai payung hukum yang sah,” ujar Yulius dalam pertemuan tersebut.
Selain mendorong penerbitan Kepmen, Pemprov Sulut juga mengusulkan adanya revisi terhadap Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025. Penyesuaian aturan ini dinilai krusial agar masyarakat lokal yang bergantung pada sektor tambang memiliki akses legalitas yang jelas, aman, dan berpayung hukum.
DPRD Sulut Beri Apresiasi
Langkah responsif Pemprov Sulut tersebut mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif. Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menilai diplomasi ke pemerintah pusat ini merupakan angin segar bagi ribuan penambang tradisional di Sulawesi Utara.
Menurut Braien, kepastian status WPR dan IPR bukan sekadar urusan administratif kelengkapan dokumen, melainkan menyangkut hajat hidup dan perekonomian warga lokal.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen dan kerja keras Gubernur YSK dalam mengawal aspirasi masyarakat penambang. Legalitas ini sangat ditunggu-tunggu,” kata Braien usai mendampingi Gubernur.
Ia berharap koordinasi intensif antara Pemprov Sulut dan Kementerian ESDM ini segera membuahkan hasil konkret, sehingga aktivitas pertambangan rakyat di Sulut dapat berjalan tertib, aman, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa dibayangi rasa cemas.
(*/Olvie)
