Newsbessing.id, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menegaskan langkah mendatangkan pasokan cabai rawit dari luar daerah merupakan instrumen sementara untuk menekan lonjakan harga dan memproteksi daya beli warga, bukan untuk mematikan pasar petani lokal.
Kebijakan ini diambil merespons meroketnya harga cabai rawit yang sempat menyentuh angka Rp140.000 per kilogram di pasaran akibat kekeringan melanda sejumlah wilayah sentra, termasuk Gorontalo yang selama ini menjadi pemasok utama Sulut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (yoy) di Sulawesi Utara pada Agustus 2026 menembus angka 3,99 persen. Bank Indonesia mencatat komoditas cabai rawit memberi andil hingga 0,33 persen terhadap inflasi bulanan periode Agustus, dan tren kenaikan harga masih berlanjut hingga September.
Guna meredam fluktuasi harga tersebut, Pemprov Sulut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendatangkan pasokan tahap awal sebanyak 2,4 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur. Komoditas tersebut disalurkan melalui mekanisme Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk penetrasi pasar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, menegaskan intervensi pasar dilakukan semata-mata demi menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen.
”Pemerintah tidak sedang berhadapan dengan petani. Petani adalah mitra strategis dan bagian penting dari ketahanan pangan Sulawesi Utara. Tetapi ketika pasokan berkurang dan harga melonjak sangat tinggi, pemerintah juga tidak boleh berdiam diri,” ujar Jemmy.
Jemmy memastikan bahwa pengiriman pasokan dari luar daerah bukan merupakan kebijakan permanen. Prioritas utama pemerintah tetap menyerap hasil panen dari petani lokal saat kondisi produksi kembali pulih dan stabil.
”Kalau produksi lokal mencukupi dan harga berada pada tingkat yang wajar, tentu prioritas kita adalah hasil petani Sulawesi Utara,” lanjutnya.
Sesuai arahan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, solusi masalah pangan di Sulawesi Utara tidak berhenti pada penyaluran cabai antardaerah. Pemprov Sulut menyiapkan strategi jangka panjang lewat pemetaan sentra tani, pengaturan kalender tanam, hingga penguatan kerja sama antardaerah (KAD) agar rantai pasok pangan daerah tetap tangguh.
(*/Olvie)