Sinergi Pemprov Sulut dan Pusat, 10.800 Unit Rumah Tak Layak Huni Direnovasi di 2026

Newsblessing.id, SULUT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merenovasi sebanyak 10.800 unit rumah tidak layak huni di wilayah Sulut sepanjang tahun 2026.

​Program bedah rumah ini ditujukan untuk menghadirkan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap unit rumah penerima manfaat dialokasikan bantuan senilai Rp20 juta.

​Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Penanganan Kawasan Kumuh yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (30/9/2026).

​Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa pembangunan sektor perumahan bukan sekadar penyediaan fisik infrastruktur, melainkan bentuk hadirnya negara dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

​”Pembangunan bukan hanya soal menghadirkan bangunan fisik, tetapi bagaimana memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung melalui hunian yang layak dan lingkungan yang sehat,” ujar Yulius.

​Lonjakan Signifikan dan Dampak Ekonomi

 

​Jumlah rumah yang dibedah pada tahun 2026 mengalami lonjakan drastis dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi program bedah rumah tercatat sebanyak 747 unit. Angka ini melonjak hingga 1.346 persen menjadi 10.800 unit pada September 2026.

​Selain perbaikan fisik rumah, program ini terbukti menggerakkan roda perekonomian daerah. Diperkirakan sekitar 21.600 tenaga kerja lokal terserap dalam proyek perbaikan hunian di berbagai daerah di Sulawesi Utara.

​Penyediaan Sanitasi hingga Rusun MBR

 

​Sinergi pembangunan perumahan di Sulut juga menyasar sektor pendukung lainnya:

  • ​Fasilitas Sanitasi: Sebanyak 81 unit sarana sanitasi dibangun dan ditingkatkan kualitasnya.
  • ​Rumah Susun MBR: Pembangunan 44 unit Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) yang berlokasi di kawasan Paniki, Manado.
  • ​Fasilitas Pembiayaan (FLPP): Dari target 14.845 unit, sebanyak 1.757 unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan telah terealisasi dengan nilai pembiayaan mencapai Rp216 miliar.
  • ​Kredit Program Perumahan (KPP): Tersalurkan kepada 791 debitur yang melibatkan toko bangunan, kontraktor lokal, serta UMKM di sektor konstruksi.

​

Pemprov Sulut berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta sektor perbankan dan dunia usaha guna memastikan seluruh program perumahan tepat sasaran dan berkelanjutan.

(*/Olvie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *