Warga Makawidey Minta Kepastian Tempat Tinggal, DPRD Sulut Dorong Solusi Sengketa Lahan Bitung

Newsblessing.id, BITUNG  — Persoalan sengketa agraria di Kelurahan Makawidey, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, akhirnya dibawa ke meja wakil rakyat. Puluhan warga mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Utara untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait potensi kehilangan tempat tinggal.

​Ketidakpastian tersebut menyeruak setelah muncul rencana alokasi lahan di kawasan Makawidey untuk pembangunan markas TNI. Padahal, warga setempat mengklaim telah mendiami dan mengelola kawasan pemukiman itu selama bertahun-tahun.

​Untuk mencari jalan keluar, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Komisi I dan Komisi III pada Selasa (20/10/2026). Diskusi yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut tersebut berjalan cukup alot karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Bitung, hingga perwakilan masyarakat terdampak.

​Dalam pertemuan lintas instansi tersebut, masyarakat Makawidey menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah mendapatkan kejelasan hukum atas ruang hidup dan hak atas tanah yang mereka tempati.

​”Kami butuh kejelasan dan kepastian untuk tempat tinggal,” tegas salah satu perwakilan warga Makawidey di hadapan para anggota dewan dan jajaran instansi pemerintah yang hadir dalam RDP.

​Warga menekankan bahwa keberadaan mereka di lokasi bukan untuk memicu benturan atau konfrontasi dengan instansi militer. Mereka memahami rencana strategis pembangunan infrastruktur pertahanan, namun berharap aspek kemanusiaan dan keberlanjutan hidup warga lokal tidak dikesampingkan.

​Masyarakat menyuarakan harapan agar pihak TNI dan pemerintah daerah dapat mengintegrasikan rencana pembangunan fasilitas militer dengan pemenuhan hak pemukiman bagi warga setempat secara beriringan.

​“Kami tidak mau berkonflik dengan aparat TNI. Kami ingin, kalau TNI membangun, harus memikirkan masyarakat Makawidey. Kami ingin TNI membangun bersamaan dengan masyarakat,” tutur warga.

​Menanggapi ketegangan dan keluhan masyarakat tersebut, DPRD Sulut berkomitmen untuk terus memediasi penyelesaian sengketa tanah ini. Pihak legislatif mendesak Pemerintah Kota Bitung bersama Pemprov Sulut untuk segera melakukan inventarisasi batas wilayah, verifikasi data kepemilikan, serta merumuskan skema solusi terbaik. Langkah ini penting agar hak-hak masyarakat atas hunian tetap terlindungi tanpa mengganggu rencana pembangunan fasilitas publik maupun pertahanan negara.

​Hingga RDP usai, para wakil rakyat mendorong koordinasi berkesinambungan antara jajaran pemerintah daerah dan pihak institusi terkait demi menghadirkan kesepakatan win-win solution yang berkeadilan bagi warga Makawidey.

(*/Olvie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *