PTUN Manado Tolak Gugatan Warga Terkait PT Futai, Pemprov Sulut Ungkap Komitmen Hukum dan Lingkungan

Newsblessing.id, SULUT  — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menjatuhkan putusan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO tersebut diputus dalam persidangan yang digelar pada Kamis (12/11/2026).

​Sidang putusan ini dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H., dengan menempatkan Pemprov Sulut sebagai pihak Tergugat I. Dalam amar putusannya, majelis hakim secara tegas menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara sejumlah Rp836.000 kepada pihak penggugat.

​Menanggapi hasil putusan tersebut, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi yang tinggi terhadap jalannya proses peradilan. Menurutnya, keputusan ini menegaskan bahwa kebijakan dan langkah administratif yang diambil oleh pemerintah provinsi telah sejalan dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​”Puji Tuhan, kami bersyukur dan menghormati putusan majelis hakim. Putusan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah provinsi senantiasa berpijak pada aturan hukum yang sah. Di sisi lain, kami tetap sangat menghargai hak konstitusional masyarakat untuk menempuh jalur hukum demi mencari keadilan,” ujar Budi saat memberikan keterangan.

​Budi menegaskan, Pemprov Sulut ke depannya akan terus berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan yang taat hukum. Setiap kebijakan yang diambil dipastikan akan selalu menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat luas dengan aspek perlindungan serta kelestarian lingkungan hidup di Bumi Nyiur Melambai.

​Kendati demikian, pihak Biro Hukum menyatakan masih akan menunggu dan mempelajari salinan putusan secara utuh guna mendalami berbagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Pemprov Sulut juga menyatakan siap mencermati dinamika ke depan, termasuk kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan dari pihak penggugat.

​Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, putusan PTUN Manado ini belum memiliki kekuatan hukum tetap atau belum inkracht. Oleh karena itu, ruang bagi para pihak untuk menggunakan hak hukum lanjutan seperti upaya banding masih terbuka lebar sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang mengatur.

​Pemprov Sulut memastikan akan terus mengawal seluruh rangkaian tahapan proses peradilan yang berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup.

(*/Olvie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *