Newsblessing.id, SULUT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi bahari daerah. Secara resmi, pemprov meluncurkan ekosistem integrasi data kelautan dan perikanan berbasis digital bernama Sulut Blue Data.
Perilisan platform mutakhir ini dikemas dalam acara talk show bertajuk ‘Membangun Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Biru di Sulawesi Utara’. Perhelatan tersebut berlangsung di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026).
Peluncuran ditandai secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., yang hadir mewakili Gubernur Sulut. Kehadiran platform ini digadang-gadang menjadi solusi konkret atas tantangan pengelolaan sektor perikanan yang selama ini kerap terhambat oleh silo data antar-instansi.
Transformasi Tata Kelola: Menyatukan Sains, Data, dan Kebijakan
Dalam arahannya, Tahlis Gallang menegaskan bahwa Sulut Blue Data bukan sekadar aplikasi teknologi informasi biasa. Lebih dari itu, platform ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan pemerintah pusat, daerah, institusi riset, akademisi, hingga para pelaku industri perikanan.
“Sulut Blue Data adalah ekosistem kolaborasi. Melalui platform ini, kita berupaya menjembatani science, data, and policy. Harapannya, setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil pemerintah ke depan murni berbasis bukti riil (evidence-based policy), bukan sekadar asumsi di atas kertas,” ujar Tahlis di hadapan para tamu undangan.
Tahlis memaparkan, Sulawesi Utara memiliki kekayaan maritim yang luar biasa besar dan potensial menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Catatan impresif datang dari sektor perikanan tangkap yang sukses menembus angka produksi lebih dari 370 ribu ton sepanjang tahun 2025 lalu. Komoditas unggulan seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, hingga malalugis menjadi penopang utama perekonomian daerah ini.
Tidak hanya perikanan tangkap, potensi sektor budidaya di Bumi Nyiur Melambai juga tidak kalah menjanjikan. Luas lahan budidaya yang tercatat mencapai lebih dari 171 ribu hektare, tersebar merata di 15 kabupaten dan kota.
Kendati demikian, Tahlis mengingatkan bahwa besarnya potensi tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang presisi, akurat, serta terstandar. Tanpa integrasi data yang baik, dikhawatirkan pemanfaatan sumber daya alam justru mengabaikan aspek kelestarian ekosistem bahari.
”Integrasi data ini krusial agar kita bisa menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Semuanya tentu tetap berpedoman pada kerangka data sharing serta semangat Satu Data Indonesia,” tambahnya.
Komitmen Lintas Sektor dan Instruksi Tegas Pemprov
Guna memastikan sistem digital ini berjalan efektif dan berkelanjutan, Pemprov Sulut langsung bergerak cepat. Pihaknya mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 15 kabupaten/kota se-Sulut.
Setiap instansi daerah diminta untuk segera menyiapkan sumber daya manusia berupa operator data yang mumpuni, membangun mekanisme kerja yang terstruktur, serta mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai agar aliran data tetap mutakhir (up-to-date).
Inisiatif besar ini merupakan buah kerja sama yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut di bawah komando Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si. Proyek digitalisasi ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai lembaga mitra pembangunan strategis, seperti Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, RARE Indonesia, serta Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI).
Acara peluncuran turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting, di antaranya Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Tinggi Pratama, para akademisi dari perguruan tinggi, serta insan pers lokal maupun nasional.
Dengan resmi beroperasinya Sulut Blue Data, Pemprov Sulut optimis sektor kelautan dan perikanan daerah dapat bertransformasi menjadi sektor yang lebih transparan, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan nelayan secara merata.
(*/Olvie)
