Newsblessing.id, SULUT — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan rekomendasi tegas kepada pihak eksekutif terkait carut-marutnya pengawasan serta manajemen pengoperasian Pelabuhan Manado.
Sikap keras legislatif tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulut dan perwakilan PT Pelindo Regional 4 Manado di gedung DPRD Sulut, Senin (2/11/2026).
Langkah ini dipicu oleh gelombang protes masyarakat meny menyusul pemberlakuan aturan sterilisasi dermaga sejak pertengahan Oktober 2026. Kebijakan tersebut melarang pengantar maupun penjemput penumpang memasuki area steril pelabuhan dan menertibkan para pedagang asongan.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menekankan bahwa persoalan di Pelabuhan Manado tidak sebatas pembatasan ruang gerak warga, melainkan mencakup tata kelola fasilitas publik yang memengaruhi hajat hidup masyarakat luas.
”Sebagai pintu gerbang transportasi laut utama yang menghubungkan berbagai pulau dan wilayah di Sulawesi Utara, Pelabuhan Manado wajib memiliki manajemen yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujar Fransiscus di Manado.
Ia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut perlu segera mengambil alih kendali dan melangkah secara strategis, terlebih menjelang lonjakan penumpang pada perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Tiga Poin Utama Rekomendasi DPRD
Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen dan Ketua Komisi III Berty Kapojos—serta dihadiri anggota dewan seperti Amir Liputo, Yongkie Limen, Roy Roring, Toni Supit, Nick Lomban, Haslinda Rotinsulu, Norman Luntungan, dan Violeta Kuareh—terdapat tiga keputusan kunci yang dihasilkan:
- Penundaan Aturan Sterilisasi: Penerapan pembatasan akses dermaga resmi ditangguhkan hingga ada kesepakatan bersama antar-seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
- Audit Pungutan Keuangan: Pemprov Sulut didesak memfasilitasi audit menyeluruh dengan melibatkan lembaga berwenang guna mengusut kejelasan berbagai restribusi maupun penarikan dana di area pelabuhan yang berjalan sejak 2020.
- Inspeksi Mendadak (Sidak): Anggota Komisi III bersama wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Utara dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk meninjau realitas pelayanan publik di dermaga.
Kepala Dinas Perhubungan Sulut, Femmy Suluh, yang hadir bersama manajemen Pelindo Regional 4 Manado, mencatat poin-poin masukan tersebut untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pimpinan daerah.
DPRD Sulut mengimbau seluruh elemen masyarakat, asosiasi pengguna jasa angkutan laut, dan instansi teknis untuk menahan diri serta memelihara situasi kondusif di kawasan pelabuhan selama proses penyelarasan kebijakan berlangsung. Langkah nyata Pemprov Sulut diharapkan mampu menghadirkan pembenahan menyeluruh demi kenyamanan mobilitas warga di Sulawesi Utara.
(*/Olvie)
