Soroti Kasus ISPA pada Anak, DPRD Sulut Minta Pengadaan Alat Pemantau Kualitas Udara Dianggarkan

Newsblessing.id, SULUT  – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Pierre Johan Sierra Makisanti, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut untuk mengalokasikan anggaran pengadaan alat pengukur kualitas udara pada APBD 2027.

​Desakan tersebut disampaikan Pierre saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama jajaran dinas mitra kerja di Manado, Senin (2/11/2026).

​Pierre menilai penambahan alat pemantau udara sangat krusial agar masyarakat mendapat kepastian mengenai tingkat polusi yang mereka hirup sehari-hari. Menurutnya, penurunan kualitas udara belakangan ini sudah mulai terlihat secara kasatmata, salah satunya ditandai dengan berkurangnya jarak pandang di sejumlah area.

​”Masyarakat awam tidak bisa mengetahui pasti apakah udara yang dihirup ini bersih atau sudah tercemar. Jarak pandang pun kini terasa semakin terbatas. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Pierre.

​Politisi DPRD Sulut ini juga menyoroti maraknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang belakangan ini menyerang kelompok anak-anak di berbagai klinik dan rumah sakit.

​Ia meminta Pemprov Sulut tidak hanya mengandalkan data pemantauan dari daerah tetangga seperti Kota Tomohon, tetapi segera mengambil langkah mitigasi—mulai dari imbauan penggunaan masker hingga kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika kondisi memburuk.

​Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Provinsi Sulut, Weldie Ruddy Poli, mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas pemantau udara di wilayahnya terbentur masalah anggaran yang cukup besar.

​Weldie menjelaskan, pengadaan satu unit Air Quality Monitoring System (AQMS) beserta stasiun pemantauannya membutuhkan dana sekitar Rp3 miliar. Sesuai panduan kementerian, idealnya setiap kabupaten/kota memiliki lima unit AQMS untuk mengukur Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara akurat.

​Saat ini, pihak DLH Sulut hanya mengandalkan dua unit AQMS hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari dua fasilitas tersebut, unit yang berada di kawasan Kantor Gubernur (Wanea, Manado) dalam kondisi rusak, sehingga pemantauan praktis hanya mengandalkan satu unit yang beroperasi di kawasan Lansot, Kota Tomohon.

(*/Olvie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *